Frasa "dan tercantum" dalam Pasal 41 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. 4 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Lihat Semua Permenkumham. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta 1. 5882 : 7 HLM. pdf Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Januari 2016). Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); 6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. Prolegnas 2015-2019 disusun oleh DPR Periode 2014-2019 dan Pemerintah. Bank adalah bank umum. garam Kelautan Perikanan KKP Peraturan. Asas dan Tujuan; b. go. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. 5939, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-23-Tahun-2002-perlindungan-anak-2016. 4 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak Versi cetak. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 201 4 79 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit (Berita. Peraturan Menteri Kesehatan. Download. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran. Tipe Dokumen. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal. pdf. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2016/NO. pdf. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Jangkauan teritorial: Seluruh Indonesia:. Mencabut dan menyatakan Tidak Berlaku: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 8. 10/2016”, maka. Judul Tautan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Dan bagaimana tinjauanNomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas . Undang-Undang. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019. uu nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat 4. 4 . 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan. UU Nomor 20 Tahun 2016. Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun. PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019. Badan/Pengarang: Indonesia. NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU Nomor 8 Tahun 1995 (official). Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tipe Dokumen. kitab suci atau simbol keagamaan. Judul. Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 12. UU Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik. Undang-undang (UU) tentang Merek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. 1997. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 10. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Undang-undang (UU) NO. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan. Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 . menguji undangundang terhadap Undang- -Undang Dasar Negara Republik. 44,. Glosarium. 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU/2008/36) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permenkes No. Judul. pdf: Unduh : Bagikan. 05/2018 tentang Perubahan atas. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3, Jln. Preview. NOMOR. Undang-Undang. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b. a. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-173. Nomor. 58447 x dilihat. -. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. UU 12 Tahun 2011Kumpulan UU Desa. E. pdf Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Nomor. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 6. Belum Tersedia. Perwakilan. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENAGAKERJAAN. 5943, LL SETNEG : 29 HLM. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Email :. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on. Penjelasan : 10 hlm. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. METADATA PERATURAN. ABSTRAK PERATURAN. STATUS PERATURAN. U. Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang- Undang. Berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Sebelum akhirnya disetujui, revisi UU ITE melalui. 4. Peraturan Peraturan Konsolidasi Terjemahan Peraturan Analisis Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. STATUS PERATURAN. KOMPAS. METADATA PERATURAN. UJI MATERI. Nama : Bartolomeus Mirip Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 ini diharapkan dapat semakin menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang merupakan wujud pengejawantahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas. Merek Dan Indikasi Geografis - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 4. 11 Tahun 1995; UU No. Judul. PP Nomor 46 Tahun 2016. 5 . Paten - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022. Jumat, 03 April 2020. Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan harta bersih, dinyatakan tidak berlaku sepanjang pengungkapan dilakukan sejak tanggal. Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bidang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. Peraturan Pelaksanaan; 60;. UU No. 18. PARPOL Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Indonesia, Pemerintah Pusat. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. bahwa agarsetiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan. Nomor Tambahan. Tipe Dokumen. Law. doc Author: Heru Prasetyo Created Date: 1/13/2017 4:49:06 PM. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan. SURAT EDARAN Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN. Download. UUD Nomor 7 2016. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-NEGARA-TAHUN-ANGGARAN-2016. Tipe Dokumen. 24, LN. Namun dalam perkembangannya, Fraksi Partai Golkar akhirnya tidak ingin melanjutkan. Nomor. Instagram; Youtube;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. Pembinaan Pengelolaan Tapera; h. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. 2016. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. pp nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 6. Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. UU 4 Tahun 2016 tentang Tapera di undangkan dalam Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 dan Penjelasan atas UU 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 oleh Menkumham Yasonna H. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); b. . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. NOMOR. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : Tajuk Entri Utama: Indonesia. pdf. 12-14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah Journal Equitable 129 ISSN: 2541-7037 e-ISSN: 2614-2643 Riki Saputra Vol. Peraturan Presiden (PERPRES)ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas. Unduh Dokumen. id. 86. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Beranda. Detail Peraturan; Judul: Informasi Geospasial: Nomor: 4: Tahun: 2011: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 21/04/2011: Tanggal Diundangkan: 21/04/2011: Sumber: BN : Tempat Terbit:. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 3. UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 dan mulai. Perubahan. id : 22 hlm. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. com Abstract Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [I:4:27] 2016 download: 20. U. PP ini mengatur mengenai pengelolaan Dana Tapera dan Tata Kelola BP Tapera. Sehingga, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Sesuai pengertian merek yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya terdapat 3 (tiga) elemen merek yaitu: Tanda, Memiliki Daya Pembeda dan Digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa.